Barang Milik Negara dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Barang Milik Negara

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain  barang yang  berasal dari hibah, barang yang  diperoleh  berdasarkan  ketentuan  undang-undang,  barang  yang  diperoleh  sebagai pelaksanaan  dari  perjanjian/  kontrak,  dan  barang  yang  diperoleh  berdasarkan  putusan pengadilan  yang  telah  memperoleh  ketentuan  hukum  tetap.  Tidak  termasuk  dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

1. Pemerintah  Daerah  (sumber  dananya  berasal  dari  APBD  termasuk  yang  sumberdananya  berasal  dari  APBN  tetapi  sudah  diserahterimakan  kepada  Pemerintah Daerah). 
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Perusahaan Perseroan, dan Perusahaan Umum. 
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Pusat  (SAPP)  adalah  serangkaian  prosedur  manual maupun  yang  terkomputerisasi  mulai  dari  pengumpulan  data,  pencatatan, pengikhtisaran  sampai  dengan  pelaporan  posisi  keuangan  dan  operasi  keuangan Pemerintah Pusat.

SAPP  memiliki 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi  Bendahara Umum Negara (SA-BUN)  dan  Sistem   Akuntansi  Instansi  (SAI).  SA-BUN  dilaksanakan  oleh Departemen  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara.  Selanjutnya,  SA-BUN memiliki  8  (delapan)  subsistem,  yaitu  SiAP  (Sistem  Akuntansi  Pusat)  yang  terdiri Sistem Akuntansi Umum (SAU) dan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN), SAUP&H  (Sistem  Akuntansi  Utang  dan  Hibah),  SA-IP  (Sistem  Akuntansi  Investasi Pemerintah),  SA-PP  (Sistem  Akuntansi  Penerusan  Pinjaman),  SA-TD  (Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah), SA-BL (Sistem Akuntansi Badan Lainnya),  SA-BSBL (Sistem  Akuntansi  Belanja  Subsidi  dan  Belanja  Lain-Lain)  dan  SA-TK  (Sistem Akuntansi Transaksi Khusus)  . SA-BUN  dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer [CFO])

SAI memiliki 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi  dan  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  (SIMAK-BMN).  SAI  dilaksanakan  oleh Menteri/Ketua Lembaga Teknis selaku Chief Operational Officer (COO). Secara skematis SAPP dapat digambarkan sebagai berikut:

SAK digunakan untuk memproses transaksi terkait dengan keuangan seperti anggaran dan realisasinya,  sehingga  menghasilkan  Laporan  Realisasi  Anggaran.  SIMAK-BMN memproses  transaksi  perolehan,  perubahan  dan  penghapusan  BMN  untuk  mendukung SAK  dalam  rangka  menghasilkan  Laporan  Neraca.   Di  samping  itu,  SIMAK-BMN menghasilkan  berbagai  laporan,  buku  dan  daftar  serta  kartu-kartu  yang  memberikan informasi manajerial dalam pengelolaan BMN.

BMN dalam SAPP

Dalam  akuntansi  pemerintahan,  BMN  merupakan  bagian  dari  aset  pemerintah  pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi  dan/atau  sosial  di  masa  depan  diharapkan  dapat  diperoleh,  baik  oleh pemerintah  maupun  masyarakat,  serta  dapat  diukur  dalam  satuan  uang,  termasuk sumber daya non  keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN  meliputi  unsur-unsur  aset  lancar, aset  tetap,  aset  lainnya  dan  aset  bersejarah. Aset  lancar  adalah  aset  yang  diharapkan  segera  untuk  direalisasikan,  dipakai,  atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan  untuk  digunakan  dalam  kegiatan  pemerintah   atau  dimanfaatkan  oleh masyarakat  umum.  Sedangkan  aset  lainnya  adalah  aset  yang  tidak  bisa dikelompokkan  ke  dalam  aset  lancar  maupun  aset  tetap.  Adapun  aset  bersejarah merupakan  aset  yang  mempunyai  ketetapan  hukum  sebagai  aset  bersejarah dikarenakan  karena  kepentingan  budaya,  lingkungan  dan  sejarah.  Aset  bersejarah tidak  wajib  disajikan  di  dalam  neraca  tetapi  harus  diungkapkan  dalam  catatan  atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset  lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset lainnya adalah  aset tetap yang tidak digunakan lagi/ dihentikan dari penggunaan aktif  pemerintah  dan  aset  tak  berwujud  seperti  software,  hasil  kajian  dan  penelitian serta hak cipta. BMN tersebut  dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara  tersurat,  Undang-undang  Nomor  1  tahun  2004  menyatakan  bahwa  dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga (baca: Instansi) dikenal adanya Pengguna  Anggaran  dan  Kuasa  Pengguna  Anggaran  di  satu  pihak,  serta  Pengguna Barang  dan  Kuasa  Pengguna  Barang  di  pihak  yang  lain.  Dalam  rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan. Sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Manajemen dan  Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara  simultan  dalam  rangka  menyusun  laporan  pertanggungjawaban  Kementerian Negara/Lembaga. SIMAK-BMN selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan  berbagai  informasi  dalam  rangka  pengelolaan  barang.   Oleh  karena  itu, keluaran  SIMAK-BMN  juga  memberikan  manfaat  kepada  Penguna  Barang  dan  Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

***